About Me

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah: Jenis-jenis dan ruang lingkup hak untuk dianggap tidak bersalah



Sahabat Inspiratif! Asas praduga tak bersalah adalah asas  di mana seseorang dianggap tidak bersalah dimata hukum hingga pengadilan yang  akan menyatakan/memutuskan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Makna dari pengertian tersebut adalah siapapun kita, apapun pekerjaan/profesi kita  dan dari manapun kita berasal maka dimata hukum kita mempunyai kedudukan yang sama. Selain itu, semua orang termasuk kita semua harus menghormati undang-undang dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mencari keadilan.

Sahabat Inspiratif! Asas praduga tak bersalah juga merupakan sebuah  model untuk melihat masalah/kasus agar lebih  manusiawi dan juga menjunjung tinggi  Hak Asasi Manusia yang telah dimiliki semua orang sejak lahir. Asas praduga tak bersalah oleh berbagai penulis seperti Harahap (2002a), dan Hamzah (2006) mencantumkan serta menguraikan prinsip-prinsip KUHAP sebagai salah satu penghormatan hak asasi, mesti ada prinsip  praduga tak bersalah pada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Sahabat Inspiratif!  Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk non-derogable rights seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif).

Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sahabat Inspiratif! Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34):

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004), dan Penjelasan Umum KUHAP adalah

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Rumusan kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: ”Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.

Menurut Kovenan luas lingkup/cakupan atas tafsir hukum ”hak untuk dianggap tidak bersalah”  meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

1.Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.

2.Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi     dengan penasehat hukum yang bersangkutan.

3.Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.

4.Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.

5.Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.

6.Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan yang bersangkutan.

7.Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.

8.Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa           mengakui perbuatannya.

Sahabat Inspiratif! Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/ terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum.

Olehnya itu, karena menempatkan tersangka bukan lagi sebagai objek yang terperiksa (accusatoir), maka dengan mengacu pada penjelasan umum butir 3 huruf c, asas presumption of innocent telah menjadi landasan dalam penerbitan KUHAP. Bahkan hak tersangka selama pemeriksaan  telah ditegaskan dalam KUHAP yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik sebagai berikut:

A.Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam                bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).

B.Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata        yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHAP).

C.Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka                                    menandatanganinya (Pasal 118 ayat 1 KUHAP).

Sahabat Inspiratif! Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan  accusatoir ditegakkan dalam segala tingkat pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip accusatoir dalam penegakan hukum. KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/ terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Sahabat Inspiratif! Terlepas dari asas praduga tak bersalah yang terkesan individualis, hanya mengutamakan hak tersangka, lalu melupakan hak atas kepentingan umum (public interest). Tidaklah menjadi alasan, oleh karena KUHAP juga menganut prinsip kebenaran sejati alias materil. Bahkan dalam penekanan hak asasi yang lebih jauh, sudah mejadi kewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang tersangka sebelum pemeriksaan dengan penerapan prinsip Miranda Rule (a right to remaint silent,  a right to the presence of an attorney or the right counsil).

Post a Comment

0 Comments